DPRD Kabupaten Jayapura Uji Publik Lima Raperda Inisiatif Dewan

Sentani (Sentani News) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, hari selasa (25/2/2020) kemarin, gelar uji publik terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan

Uji publik itu digelar dalam rangka mendengar saran dan masukan dari masyarkat sebelum Raperda tersebut diasistensi ke Kemendagri dan disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanis Hikoyabi saat ditemui wartawan usai uji publik tersebut mengatakan, kelima Raperda yang dilakukan uji publik tersebut merupakan Raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Jayapura.

Kelima Raperda yang dilakukan uji publik itu adalah, Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung. Kemudian, Pembentukan Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

“Yang ketiga itu rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Retribusi Tera atau Tera ulang” kata Yohanis.

Ada pula Raperda tentang Retribusi Pelabuhan yang direncakan akan diterapkan di Pelabuhan Depapre nantinya.

Dan yang terakhir adalah Raperda tentang Kampung Wisata, “jadi ini Raperda yang menjadi inisiatif dewan dan sudah dilakukan uji publik tadi (kemarin). Nanti besok kami akan konsultasikan ini ke Kemendagri untuk melihat mana yang bisa ditetapkan menjadi Perda dan mana yang tidak” tukasnya.

Katanya, jika nanti ditetapkan menjadi Perda, dia berharap apa yang telah diusulkan oleh Dewan kedepannya dapat membantu masyarakat di Kabupaten Jayapura.

“Contoh seperti Tera ulang yang sudah berjalan di Provinsi Papua ini baru Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom dan jika disetujui nanti berarti Kabupaten Jayapura yang ketiga melaksanakan hal ini di Papua” ungkapnya.

Dia menjelaskan, Tera Ulang di Papua adalah hal yang baru namun berdasarkan informasi dari Disperindagkop, hal-hal yang menyangkut Tera Ulang ini sudah dipersiapkan hanya tinggal dipertegas dengan Perda.

Katanya lagi dengan Tera Ulang, akan meminimalisasi terjadinya kecurangan pada timbangan. Khususnya pada pedagang pasar, yang rutin dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

Disinggung soal tanggapan dari masyarakat soal uji publik yang telah dilakukan, dia mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dan mendukung Raperda yang telah disusun tersebut. (fuad/pri)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s