Diakui, Puluhan Perda di Pemkab. Jayapura Penerapannya Tidak Efektif

Sentani (Sentani News)- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura, Rischard Latukolan,SH., mengakui masih banyak produk Peraturan Daerah (Perda) pada pemerintah Kabupaten Jayapura belum diimplementasikan secara maksimal oleh pihak eksekutif karena kurangnya sosialisasi.

Sebagai contoh, memiliki Perda terkait pengutan dan soal peredaran minuman keras, namun masih sedikit implementasi.

“Untuk Perda-perda yang sudah kita keluarkan dari 10 tahun yang lalu kita tidak pernah ada sosialisasi, yang terbit 2 tahun lalu dan yang belakangan ini ada baru akan kita lakukan sosialisasi,”imbuhnya

Katanya, sosialisasi perlu dilakukan sebab masyarakat umumnya tidak tahu perda-perda apa saja yang telah diterbitkan oleh pemerintah, apalagi hampir setiap tahun terbit produk perda-perda baru. Ia mencontohkan seperti Perda yang mengatur soal pungutan atau retribusi belum sepenuhnya dimaksimalkan penerapannya.

“Akhirnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami naik turun karena mereka tidak melaksanakan Perda pungutan atau retribusi, padahal semua sudah diatur dengan Perda,”papar Rischard

Ia menambahkan, Perda yang dibuat harus mampu dimanfaatkan untuk menggali potensi di daerah, yang mana untuk memaksimal penerapannya menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perda mesti ditegakkan oleh pihak eksekutif dan diharapkan tidak menjadi aturan yang menjadi dilematis dalam penegakannya.

“Karena itulah perintah bapak Bupati Jayapura baru- baru ini, bahwa setiap Perda yang sudah dikeluarkan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu Perda apa yang dilahirkan oleh pemerintah kabupaten ini. Sehingga kita yang harus turun ke lapangan untuk mensosilaisasikan Perda-perda ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengakui masih banyak Perda yang telah dibuat hanya menjadi dokumen hukum tanpa atau minim implementasi. Kondisi tersebut menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya untuk melakukan langkah langkah selanjutnya.

“ Ia kita akui masih banyak perda yag belum diterapkan setelah ditetapkan, ini tentu menjadi perhatian dewan,” katanya.

Lanjut dia, DPRD akan menginventarisir semua Perda yg tidak efektif maupun yang tidak diimplementasikan secara maksimal. Bahkan untuk Perda yang tidak dijalankan sama sekali tersebut akan dilakukan evaluasi. Apabila diantara sekian banyak perda tersebut sudah tidak sejalan dengan aturan atau kondisi saat ini maka bisa saja Perda tersebut direvisi.

Adapun rincian Perda yang telah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jayapura tersebut sejak 2011 hingga 2020 yakni, pada tahun 2011 10 Perda, 2012 10 Perda, 2013 ada 9 Perda, 2014 12 Perda, 2015 16 Perda, 2016 8 Perda, 2017 14 Perda, 2018 14 Perda, 2019 6 Perda, dan 2020 6 Perda.

Sedangkan di tahun 2020, kini ada 11 Raperda yang sedang dibahas untuk dapat disetujui menjadi Perda, yang dianggap merupakan wujud keseriusan Pemerintah dalam rangka mengatur, mengelola, dan memanfaatkan potensi daerah untuk kemajuan daerah.(fuad/pri)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s