Sekretaris Fraksi PKB Sebut Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura ‘Gagal Paham’

Sentani (Sentani News)- Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Jayapura Piet Hariyanto Soyan menyebut Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra gagal paham.

Katanya, ucapan kepala DPMPK yang membantah soal pemotongan dana desa (Kampung) yang dilakukan pihaknya itu secara pihak, karena yang benar adalah dana 100 juta itu dialokasikan dari setiap kampung untuk belanja kebutuhan pencegahan Covid-19 dan itupun merupakan hasil musyawarah semua kepala distrik. Serta kegiatan yang dimaksud dengan adanya amanat Menteri, maka itu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh pihak kampung dalam upaya menyiapkan maupun menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti masker sesuai standar.

“Berkaitan dengan wacana hari ini (kemarin), ada statement dari kepala DPMPK yang menyampaikan pemotongan dana kampunng 100 juta rupiah itu merupakan hasil musyawarah dengan semua kepala distrik untuk belanja kebutuhan pencegahan Covid-19 dan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh pihak kampung dalam menyiapkan APD sesuai standar. Kami pikir ini kepala DPMPK gagal paham,” tegas Piet Hariyanto Soyan dalam rilisnya yang dikirim ke wartawan melalui sambungan WhatsApp, Rabu (15/4/2020) malam.

Menurut Piet, kalau berdasarkan aturan atau edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 itu seharusnya kampung melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, DPMPK dan juga BPBD setempat.

Jadi, lanjut dia, statement yang dilontarkan oleh kepala DPMPK terkait pemotongan dana kampung, Fraksi PKB ingin menyampaikan bahwa dana desa itu digunakan dengan pola padat karya tunai desa atau PKTD melalui pengelolaan secara swakelola. Serta pendayagunaan sumberdaya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumberdaya manusia yang ada di kampung.

Karena menurut dia, bukan dari kampung yang menyetorkan sejumlah uang ke DPMPK untuk membelanjakan sejumlah sabun antiseptik, bahan makanan, apalagi masker lalu diserahkan ke kampung-kampung. “Jadi, atas dasar apa kampung menyetor sejumlah uang ke pihak DPMPK. Itulah gagal paham dari kepala DPMPK, kalau bilang atas kesepakatan kepala distrik. Bahwa dana kampung harus dipotong untuk belanja kebutuhan pencegahan Covid-19,” tuturnya.

“Jadi saya selaku sekretaris Fraksi PKB, sangat menyayangkan seorang kepala DPMPK lakukan atau keluarkan statement seperti itu. Karena hal itu tidak dapat dibenarkan, dikarenakan kepala distrik adalah representasi atau perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kepala distrik disini adalah koordinator dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan,” sesalnya.

“Sebagai koordinator, salah tugasnya adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan kepada pemerintahan yang ada di bawahnya, yakni kampung maupun kelurahan,” sambung Piet Hariyanto Soyan.

Dalam konteks implementasi dana Desa, kata dia, kepala distrik diharapkan ikut berperan memastikan dana tersebut tepat sasaran.

“Salah satunya memantau jalannya dana desa yang digunakan tepat guna sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 dan juga Surat Edaran Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2020, kemudian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes&PDTT Nomor 11 Tahunn 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2020,” katanya.

“Bukan membuat kesepakatan bersama DPMPK, agar kampung menyetorkan sejumlah uang dari dana Desa kepada pihak DPMPK,” tukas Piet Hariyanto Soyan. (fuad/Pri)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s