Reses Anggota DPRD, Banyak Terima Keluhan Soal BLT yang Tidak Merata

Sentani (Sentani News)- Reses di Masa Pendemi saat ini Anggota DPRD Kabupaten Jayapura bagi-bagi sembako, dan banyak menyerap aspirasi warga terkait penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako yang dianggap tidak merata.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R.N Sorontou mengatakan, selama masa resesnya di Distrik dan Yokari Kabupaten Jayapura, ia bersama anggota lain lebih banyak memberikan bantuan sembako ke masyarakat, berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih banyak lakukan diskusi dengan warga masyarakat untuk serap aspirasi mereka.

“Selain pemberian bantuan kita lebih banyak sosialisasi tentang Covid, dulu lebih banyak pertemuan tapi disaat ini masyarakat lebih membutuhkan bahan makan (bama) jadi kita berikan bantuan sembako agar tidak pergi ke kota,” jelasnya kepada media ini. Jumat (15/5/2020) di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung Merah Sentani.

Selian itu, kata Patrinus pihaknya juga tidak bosan-bosan terus berikan Imbauan agar masyarakat kembali mengembangkan pangan lokal seperti sagu, keladi, betatas. Termasuk kembali berkebun memanfaatkan lahan pertanian yang ada, termasuk membantu pemerintah menyuarakan soal protokol covid seperti tidak ke kota dan lakukan pembatasan aktivitas dengan tetap jaga jarak.

“Ada juga aspirasi dari mereka soal bantuan BLT dari pemerintah daerah, kata mereka ada yang sudah dapat bantuan tunai 600 ribu dan ada juga yang belum dapat, terus bantuan yang masuk tidak sesuai dengan jumlah data yang ada” tuturnya.

Ia mencontohkan, keluhan dari masyarakat kampung meukisi dari data 107 yang berhak menerima bantuan, namun bantuan yang datang hanya 45 paket bantuan, termasuk di kampung endokisi bantuan hanya diterima 29 paket bantuan, yang seharusnya jumlahnya 35 paket dari data yang diusulkan sebelumnya.

“Karena ada keluhan itu dan demi membantu pemerintah dan menghindari ada keributan, makan kita bantu untuk menutupi kekurangannya. Juga supaya jangan ada komplein dari masyarakat ke kepala kampung,” papar Patrinus.

Petrinus menambahkan, soal penyaluran dana BLT yang tidak merata hingga menuai protes dari masyarakat kampung, menurutnya pihak aparat kampung saat mendata warganya tidak lengkap dan akurat, akibatnya sebagian ada yang dapat dan sebagian lainnya tidak dapat.

“Jadi nama yang ada didaftar saja yang menerima, yang tidak ada tidak menerima. jadi mungkin ada kesalahan di data kampung, Jadi sepenuhnya bukan salah pemerintah daerah tapi dari kampung, data dari kampung naik ke pemerintah lalu direkap,” imbuhnya.

Banyaknya keluhan itu, Patrinus mengimbau kepada seluruh kepala kampung kiranya dalam mendata warganya yang berhak menerima BLT harus betul-betul akurat, jadi saat bantuan tersalurkan tidak terjadi lagi masalah yang sama hingga menimbulkan kericuhan. (fuad)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s