Wali Kota Jayapura tolak RDPU MRP di wilayah adat Port Numbay

SENTANI – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM menegaskan menolak dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) di wilayah adat dan pemerintahan Port Numbay oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Otonomi Khusus (Otsus).

Penolakan ini sengaja disampaikan oleh mantan Kadistrik Abepura itu ketika membacakan kesimpulan hasil rapat koordinasi yang diikuti forkopimda Kota Jayapura, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan para kepala kampung, di Kota Jayapura, Papua, Jumat.

Selain itu, kesimpulan lainnya yang dibacakan Wali Kota yaitu, pemerintah kota akan menyurati langsung kepada MRP dan Gubernur Provinsi Papua tentang hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut.

“Otsus tetap lanjut di Kota Jayapura, menolak referendum dan harus dilaksanakan evaluasi secara total tentang pelaksanaan Otsus di wilayah Tanah Papua, dilakukan penegakan hukum atas pelaksanaan dana Otsus di wilayah kota Jayapura dan pemekaran Tabi Saireri harus diwujudkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua LMA, George Awi, tokoh masyarakat, Thaha Alhamid, tokoh agama, para kepala kampung yang mengikuti rapat koordinasi tersebut, menyatakan mendukung keputusan Walikota, terkait rencana MRP yang akan menggelar RDPU. (Humas Pemkot Jayapura)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s