Ini isi Maklumat Kapolda Papua terkait RDPU

SENTANI – Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw menerbitkan maklumat terkait akan dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di 5 kabupaten.

Maklumat Kapolda bernomor Mak/1/Xl/2020 tentang rencana RDPU pada masa pandemi COVID-19. RDPU ini dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) dimana sesuai UU Otsus tahun 2001 perpanjangan ditentukan oleh masyarakat Papua.

Dengan akan dilaksanakannya RDPU tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw mengeluarkan maklumat yang berisi :

  1. RDPU merupakan alat kelengkapan MDP dengan lembaga sosial masyarakat dan/atau kelompok masyarakat adat dalam rangka mendengarkan atau menampung aspirasi masyarakat Papua yang pelaksanaannya wajib menjaga ketentraman dan kerukunan seluruh elemen masyarakat.
  2. Wajib menghormati dan menjalankan Protokol Kesehatan COVID-19 dan mentaati himbauan Pemerintah untuk tidak melakukan aksi mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada adaptasi kebiasaan baru.
  3. Untuk memberikan rasa aman dan menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat dan lingkungan Papua, serta mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 sehubungan dengan penyelenggaraan RDPU, Kepala Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan Maklumat:
    a. Pelaksanaan RDPU tidak di rancang dan dilaksanakan secara terbuka/ tertutup dengan mengahdirkan orang dalam jumlah besar (lebih dari 50 orang).
    b. Penyelenggaraan RDPU wajib dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan dengan melaksanakan Swab/PCR memperhatikan batasan ketentuan social distancing, wajib memakai masker dan penyediaan fasilitas Protokol Kesehatan COVID-19 berupa tempat cuci tangan / handsanitizer.
    c. Setiap orang dan pihak yang terlibat RDPU, dilarang merencanakan atau melakukan tindakan yang menjurus tindak kamanan negara, makar atau separatisme ataupun tindakan lainnya yang dapat menimbulkan pidana umum atau atau perbuatan melawan hukum lainnya dan konflik sosial.
    d. Setelah selesai pelaksanaan RDPU, penyelenggaraan dan peserta serta masyarakat yang terlibat, agar membubarkan diri dengan tertib dan tidak berkumpul atau melakukan arak+arakan / konvoi, serta tetap menjaga ketertiban umum.
  4. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan Tindakan Kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan di patuhi serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh masyarakat.
    Kapolda Papua menegaskan bahwa maklumat ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid 19, karena dikhawatir rapat yang mengundang berkumpulnya orang dapat menimbulkan klaster baru penyebaran Covid 19.
    “Mari kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan,” katanya.(Man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s