SENTANI – Ketua Lembaga Adat Masyarakat (LMA) Port Numbay George Awi dengan tegas menolak pelaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

“RDPU tak sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih MRP adalah lembaga representatif dan tidak bisa langsung turun ke masyarakat,” katanya di Jayapura, Minggu.

Menurut dia, RDPU harus ada tahapannya dan MRP harusnya berkoordinasi dengan para kepala daerah yang nantinya meneruskan gagasan ke masyarakat, bukan MRP turun langsung ke masyarakat, ke adat dan lainnya.

“Jika MRP mau laksanakan RDPU, harusnya mekanismenya melalui kepala daerah, bupati dan walikota. Lalu kepala daerah ini yang menyampaikan ke masyarakat. Kepala daerah ini kan punya warga, bukan MRP,” katanya.

Mantan Kadis Pariwisata Kota Jayapura ini pun menegaskan bahwa Otsus merupakan undang-undang dan tetap harus berjalan.

“Jangan bikin istilah Otsus jilid I atau jilid II atau jilid-jilid yang lain. Otsus tetap berjalan. Caranya, lakukan evaluasi dari tahapan sebelumnya, lalu jika ada pelanggaran kepada mereka yang menggunakan dana Otsus, wajib dilakukan penegakan hukum. Siapa yang makan Otsus, itu yang berhadapan dengan hukum. Indonesia ini negara hukum, jadi harus taat kepada aturan,” katanya.(Man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s