SENTANI – Rencana pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kabupaten Merauke ditolak dengan tegas oleh masyarakat adat di wilayah Animha dengan menggelar aksi demo.

Demo penolakan ini dilakukan mulai dari Bundaran Libra dan berjalan kaki kearah Kantor Bupati Merauke. Para pendemo meminta rencana kegiatan tersebut dihentikan lantaran MRP dinilai tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat adat selama ini.

Mereka meminta agat Otsus tetap dilanjutkan, dan meminta kepada pemerintah pusat agar mempercepat pemekaran Provinsi Papua Selatan.

“Kami ini sudah merdeka dari sabang sampai merauke. Jadi kami dengan tegas menolak RDP di tanah Aminha,” kata tokoh adat Suku Marind, Merauke Hendrikus Denaulik.

Ia menegaskan, masyarakat adat Marind Imbuti menolak adanya RDPU yang bakal di gelar MRP di Merauke dan menilai aspirasi masyakarat adat itu sudah jelas, lanjutkan Otsus, bukan membuat kisruh ditengah masyarakat adat.

“Kami ingin sampaikan dan tegaskan bahwa masyarakat adat marind imbuti sebagai pemilik hak ulayat tanah kota merauke menolak RDP MRP tentang Otsus,” kata Hendrikus.

Bupati Merauke Frederikus Gebze yang menemui para pendemo menegaskan, pemerintah daerah tidak membatasi kegiatan tersebut.

“Hanya saja ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu perlu mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala daerah di empat kabupaten di wilayah Animha. Kami ini tuan rumah, harus minta ijin bukan main sembunyi-sembunyi. Kalau tidak ada ijin atau rekomendasi dari empat kepala daerah, kami tetap menolak kegiatan tersebut,” katanya.(Man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s