Papuaunik, – Inilah penjelasan Bupati Yahukimo Abock Busup soal pelantikan 517 kepala kampung/desa dan 517 Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua pada Kamis (25/03) yang diklaim sudah sesuai prosedur.

Penjelasan ini disampaikan dalam jumpa pers di Cafe Bangi Kopi Tiam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat malam guna meluruskan informasi yang beredar di media sosial atau pemberitaan yang tidak tepat. “Jadi, pelantikan para kepala kampung ini sudah sah dan sesuai prosedur,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa masa jabatan kepala kampung yang sebelumnya itu akan segera habis pada 22 April 2021 sebagaimana surat masuk dari Kementrian Pedesaan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

“Merujuk pada surat dari pemerintah pusat, maka digelarlah pemilihan kepala kampung sesuai dengan aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 70 tahun 2020 untuk teknis pelaksanaan Pilkades di seluruh Indonesia,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, di Kabupaten Yahukimo pelaksanakan pemilihan kepala kampung digelar secara musyawarah dan mufakat sebagaimana contoh kasus pada tahun 2006, termasuk juga pemilihan bupati yang masih menggunakan sistem noken, bukan pemilihan langsung.

“Dan terkait informasi pemilihan kepala kampung yang baru dan pelantikan sudah lama beredar sejak tahun 2020. Saya juga sudah pernah sampaikan, apakah kalah atau menang dalam pilkada, pemilihan dan pelantikan kepala kampung tetap akan digelar, bukan karena saya sudah mau selesai masa jabatan sebagai kepala daerah,” jelasnya.

Alasana mengapa di Kabupaten Yahukimo belum bisa melaksakan pemilihan kepala kampung secara langsung, karena sejumlah hal, diantaranya soal penganggaran, ketersediaan SDM dan juga soal waktu kampanye yang akan menggunakan pesawat yang disebabkan soal geografis,” katanya.

Menurut Abock, Kabupaten Yahukimo baru bisa melaksanakan pemilihan kepala kampung atau desa secara langsung pada 2027 setelah semua infrastruktu disiapkan termasuk SDM yang paling penting guna mengatur kelancaran pemilu ditingkat kampung.

“Saya juga sudah kirim tim ke Jakarta untuk mengecek, yakni kepala dinas, Kepala Dapem BPMK, sudah ke Jakarta untuk mereka diskusi dengan Dirjen Bina Desa untuk pelaksanaan dan tahapannya, karena tahapan ini sudah sesuai dengan mekanisme dan proseder yang ada sehingga kita laksanakan pelantikan kemarin,” katanya.

Soal ada yang mengatakan bahwa Bupati Yahukimo melantik ratusan kepala kampung itu tidak ada penomoran, hal itu tidak benar.

“Siapa bilang tidak ada nomor? Kalau melantik orang itu ada nomor, ada prosedur, jadi nomor 157 tahun 2021 tentang pelantikan 517 kepala kampung dan 517 Bamuskam. Kenapa Bamuskam juga dilantik, karena ini adalah DPR kampung yang bisa mengontrol pembangunan di kampung yang dilakukan oleh kepala kampung dan perangkatnya, sehingga mereka disana bisa menyusun APBKampung dengan harapan bisa lebih baik lagi,” katanya.

Abock menyayangkan sikap dari berbagai pihak yang hanya berkomentar dimedia massa ataupun menggelar jumpa pers tanpa hadir langsung melihat proses pelantikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo.

“Ada teman-teman atau saudara yang komentar di media massa, ataupun jumpa pers, seharusnya ada di Yahukimo sehingga saat dikirimkan undangan bisa menyaksikan. Jangan di Jayapura baru kasih keluar komentar bahwa Yahukimo tidak aman, Yahukimo begini. Ini sama saja menyebar fitnah,” katanya.

“Siapa bilang Yahukimo tidak aman, saat pelantikan kita undang Muspida, ada Kapolres, Dandim, Satpol PP, kepala suku, tokoh agama dan tamu undangan yang hadir dalam pelantikan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19,” sambungnya.

Sebelumnya, dibeberapa media daring, Bupati Yahukimo Abock Busup dinilai ilegal atau menyalahi aturan dengan melantik 517 kepala kampung dan 517 Bamuskam karena belum selesai masa bakti para pejabat kampung tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo Josias Mirin memasang badan soal pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Abock Busup. Ia menilai hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Karena persoalan kepala kampung ini sebenarnya sudah diketahui oleh para anggota dewan dan seharusnya ada alokasi anggaran untuk pemilihan, hanya karena Yahukimo ada pilkada maka hal itu tidak terakomodir sesuai dengan kamampuan keuangan daerah,” katanya.

“Jadi, soal ada pernyataan dari dua fraksi yang mengatakan ilegal, hal itu tidak benar. Persoalan ini sebenarnya mereka sudah tahu dan mereka hanya mencari keuntungan dari masalah ini. Seharusnya mereka membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa pelantikan ini sudah sesuai aturan (Man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s