Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog.

Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/07).

“Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” ujar Menko.

Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua mendukung Papua dibangun dengan damai.

Namun demikian, lanjut Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.

Menko menyampaikan posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.

Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK.

Mendengar paparan Menko Polhukam dan beberapa pejabat terkait, Duta Besar (Dubes) Selandia Baru, Tanthowi Yahya mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini dan berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin.

“Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” ujar Dubes Tanthowi.

Tanthowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak, tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.

Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan tentang Papua.

Menjawab berbagai masukan beberapa saran dan masukan Dubes RI, Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua.

“Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti,” pungkas Menko Polhuka Mahfud MD. (*)
[15/7 21.41] +62 812-9168-9597: *DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua, Mahfud MD: Dana Otsus untuk Kesejahteran Papua*

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua), disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (15/7).

“Alhamdulillah, hari ini Revisi Undang undang Otonomi Khusus no. 21 Tahun 2001, revisinya sudah disahkan di DPR,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Mahfud, sebenarnya dari undang undang itu bukan memperpanjang UU Otsus, karena tidak perlu diperpanjang. Revisi hanya menyangkut dana Otsus yang semula harus berakhir bulan November tahun 2021 diperpanjang lagi. Sehingga tahun 2022 masih ada.

“Dana Otsus itu sekarang akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua. Tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas tetapi akan didampingi oleh pusat dananya dinaikkan dari 2 persen menjadi dua seperempat persen dari DAU nasional,” papar Mahfud MD dalam keterangannya.

Mahfud menjelaskan, terkait perkembangan pembangunan Papua juga sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.

“Alhamdulillah, dari Dubes-dubes luar negeri, semua mengkonfirmasi, di luar negeri itu sekarang sudah tidak ada lagi isu Papua merdeka, Vanuatu masih menyuarakan itu, tapi sekarang pendekatannya bukan lagi Papua merdeka. Pendekatannya bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” tambah Mahfud.

Soal kasus HAM, Mahfud menjelaskan saat ini sudah dikerjakan bersama Komnas HAM, bersama Menkumham dan Jaksa Agung.

“Kita sedang menyelesaikan, menata persoalan perlindungan HAM yang selalu diisukan, oleh sekelompok kecil orang yang memang ingin membuat citra Indonesia jelek. Tapi oke, kita tunjukan ke dunia, bahwa masalah HAM di Papua akan sama dengan di daerah-daerah lain di Indonesia, akan kita tata,” pungkas Mahfud. (Dsb)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s