Jakarta – Ketua Barisan Merah Putih RI Papua di Jakarta Willem Frans Ansanay menegaskan pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Papua saudara Ridwan Rumasukun pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Gubernur Lukas Enembe.

Pelantikan itu, untuk menggantikan saudara Dance Yulian Flassy. Dimana Pelantikan tersebut ilegal dan cacat hukum.

“Untuk itu, Presiden Jokowi harus tindak tegas bawahannya yang tidak loyal melaksanakan keputusan baik lisan maupun tertulis,” katanya yang juga Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Presiden di Jakarta, Kamis (22/07).

Barisan Merah Putih RI Papua di Jakarta dan DPP Relawan Jokowi Presiden, kata dia, mendukung apa yang dikatakan oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) DR Marudut Hasugian.

Serta pernyataaan sikap dari Relawan Jokowi dan Aktivis 98, saudara Arlon HP Sinambela, bahwa sebaiknya Gubernur Papua Lukas Enembe melaksanakan Keputusan Presiden diatas sebagai cerminan loyalitas dan pemerintahan yang baik, karena Gubernur Papua adalah kepanjangan tangan Presiden Jokowi di wilayahnya (Provinsi Papua).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Cendrawasih DR Marudut Hasugian mengatakan bahwa, “Gubernur Lukas Enembe telah melakukan pelanggaran atau maladministrasi dalam hal ini.
Selanjutnya dijelaskan bahwa pelantikan itu juga cacat hukum dan perbuatan melawan negara,” kata Marudut Hasugian.

Sebagai Ketua Barisan Merah Putih RI Papua di Jakarta dan Wakil Ketua Umum DPP Relawan Jokowi Presiden, lanjut Frans sapaan akrabnya, mengaku terusik, alasannya bagaimana mungkin surat Gubernur Papua nomor 806/720/SET, tanggal 25 Juni 2021 dapat mengalahkan Keputusan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Nomor 159/TPA Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.


Setelah mendapatkan perintah tegas dari istana, baru Mendagri melantik saudara Dance Flassy pada tanggal 1 Maret 2021 menjadi Sekda Papua definitif sesuai dasar Keppres tersebut. “Harus menunggu 7 (tujuh) bulan, baru kemudian dilantik saudara Dance Flassy sebagai Sekda Provinsi Papua,” katanya.

Relawan Jokowi dan Aktivis 98, Arlon HP Sinambela dalam press releasenya meminta Mendagri berpihak pada Keputusan Presiden Jokowi terkait dengan Sekda Provinsi Papua.

Selain itu juga Aktivis 98 ini mengatakan bahwa Mendagri untuk tidak membela Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat.(dsb)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s