Nabire – Panitia Pemilihan Distrik (PPD) telah berkomitmen mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Nabire yang akan dijadwalkan digelar pada Rabu (28/07).

Demikian hal ini terungkap dalam pertemuan antara tim monitoring Polda Papua yang dipimpin oleh AKBP Angling Guntoro dengan para PPD di aula kantor Distrik Nabire, Jalan Pepera, Kabupaten Nabire, Papua, pada Senin (26/07) sebagaimana siaran pers yang diterima.

“Untuk pelaksanaan PSU pilkada Kabupaten Nabire sampai saat ini kami selaku PPD tetap menjalankan tugas sebagai pihak penyelenggara pada tingkat bawah. Kami semua PPD dan PPS sudah sepakat untuk sukseskan PSU hingga selesai,” kata PPD Nabire Ronald Komboy.

Dalam kesempatan itu, Ronald mengungkapkan sejumlah permasalahan yang terjadi, di antaranya terkait dengan DPT dimana adanya pengurangan jumlah DPT yaitu hampir sekitar 40.000 lebih.

“Dikarenakan sebelum pelaksanaan PSU kami sudah berkoordinasi dengan KPU mengenai Coklit data kependudukan. Apalagi sekarang ini saja masih terdapat persoalan di masyarakat yang sudah memiliki EKTP namun tidak terdapat nama dalam DPT dan yang tidak memiliki E-KTP ada nama di DPT dan di TPS tetapi tidak sesuai dengan alamatnya, maka hal tersebut sangat riskan menimbulkan gesekan pada saat PSU di TPS,” katanya.

Hal ini, kata dia, pihaknya sudah sampaikan kepada KPU agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil agar tidak menerbitkan E-KTP jelang PSU, karena dapat menimbulkan aksi protes dari masyarakat yang telah memiliki EKTP akan tetapi tidak ada dalam DPT sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antara PPD dengan warga.

“Ada juga masalah tentang honor kami PPD dan PPS selama satu bulan yaitu Januari 2021 belum dibayarkan oleh KPU, namun kesepakatan antara kami yakni PPD, KPU dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire bahwa akan dibayarkan setelah semua rangkaian PSU Pilkada selesai dan juga masalah ini sudah diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

“Namun bila honor kami di bulan Januari yang sudah dijanjikan tidak dibayarkan maka kami akan tetap melakukan aksi protes,” katanya.

Ia juga mengemukakan di Nabire terdapat 15 distrik dan jumlah TPS di Distrik Nabire saja sebanyak 104 serta, sementara untuk jumlah DPT untuk pelaksanaan PSU mengacu pada data kependudukan tahun 2015.

“Kami juga tidak ingin adanya PSU lagi di Nabire, karena kami juga sebagai penyelenggara tingkat bawah juga sudah capek. Dan teman-teman PPD, PPS maupun KPPS yang didaerah TPS yang jauh sangat terkendala transportasi sehingga pada pelaksanaan PSU akan dapat dapat terhambat ke TPS karena pihak ke-III yang melakukan pendistribusian logistik Pilkada kurang paham kondisi, medan dan geografis,” jelas Ronald panjang lebar soal kendala yang ditemui.

Namun, pihaknya berjanji akan mensukseskan pelaksanaan PSU di Kabupaten Nabire.

Sementara itu, AKBP Angling menyampaikan terima kasih karena bisa bertemu dengan para PPD di Nabire dan mendorong agar para penyelenggara PSU bisa berkomitmen untuk mensukseskan salah satu agenda demokrasi di daerah itu, meski banyak kendala.

“Kami datang ke Nabire ingin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para penyelenggara PSU. Saya berharap kepada saudara-saudara selaku pihak penyelenggara agar dapat berperan netral demi kelancaran dalam mensukseskan PSU Pilkada,” katanya.(dsb/Man)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s